Berita

Ngatijan Ingin Kasus Mebeler Diusut

Mencuatnya dugaan penyimpangan anggaran pada proyek pengadaan mebeler di Kantor DPRD Nunukan, membuat Ketua DPRD Nunukan H Ngatijan Ahmadi buka suara. KANTOR rakyat yang berdiri tegak di Jalan Ujang Dewa Sedadap Nunukan Selatan, kerap menjadi ‘sasaran tembak’ warga. Tidak hanya soal kinerja para wakil rakyat saja, tapi juga berbagai kegiatan termasuk proyek yang terletak di atas lahan seluas 7 hektar lebih itu.
Sebutlah proyek taman di depan kantor dewan yang menghabiskan dana tidak kurang dari Rp2 miliar dan dianggap bermasalah karena tidak melalui mekanisme yang benar, sampai proyek pengadaan mebeler yang dicurigai berbagai pihak sarat dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
Yang tidak enak, dalam proyek pengadaan mebeler senilai Rp15 Miliar yang dikerjakan kontraktor PT Sinar Baru (SB) Nunukan itu, nama Ngatijan disebut-sebut sebagai pihak yang meloloskan proyek sehingga muncul dalam APBD tahun 2004 silam. Disebut-sebut pula angkanya Rp25 Miliar, bukan Rp15 Miliar.
Ngatijan sempat terpukul ada pihak yang melibatkan namanya dalam dugaan proyek mebeler yang konon katanya sudah diproses di Kejaksaan Tinggi Kaltim itu. Apalagi disebut Ngatijan sempat melakukan pertemuan segi tiga di Surabaya, yakni antara dirinya, Sekdakab Zainuddin dan pengusaha PT SB.
Politikus Partai Golkar yang sebelumnya berprofesi guru itu merasakan adanya pihak-pihak yang berusaha menyudutkan dirinya. Ia mengaku menaruh hormat kalau hal itu berkaitan dengan kontrol masyarakat kepada pejabat negara dan bukan usaha pembunuhan karakter dirinya.
“Saya respon atas kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja eksekutif dan legislative. Hanya dalam melakukan kontrol butuh kedewasaan agar semuanya bisa diselesaikan secara prosedural, terutama prosedural hukum” tegas Ngatijan.
Berkaitan dengan tudingan yang cenderung mengarahkan dirinya terlibat atas dugaan KKN dalam proyek pengadaan mebeler, Ngatijan mengaku silakan aparat hukum membuktikan. “Untuk lebih jelas dalam persoalan itu tidak ada jalan selain diusut secara tuntas oleh pihak berwajib. Supaya masyarakat bisa tahu apa benar proyek tersebut mengandung unsur KKN,” harap anggota DPRD dua periode itu.
Ngatijan mengakui sangat mendukung upaya penegak hukum yang tegas dalam membersihkan Nunukan dari KKN. Ditangkapnya sejumlah pejabat Nunukan belakangan ini, merupakan pelajaran dan sekaligus penyadaran semua pihak bahwa sebagai aparat negara wajib menjauhi korupsi.
“Dari awal, kami di DPRD memberikan respon positif kepada aparat hukum baik kejaksaan maupun kepolisian untuk membersihkan Nunukan dari tikus-tikus korupsi,” kata Ngatijan. (Sumber : BONGKAR!)